Jumat, 29 Oktober 2010

Kepergian Anggota DPR ke Italia di Tengah Bencana Dinilai Tak Pantas


Jakarta - Sejumlah anggota Komisi V DPR memilih terbang ke Italia untu studi banding soal rumah susun. Padahal Indonesia tengah dilanda bencana Mentawai dan Merapi. Tindakan politisi Senayan yang terkesan tak berempati kepada para korban itu pun disesalkan.

"Timingnya tidak tepat, pada saat indonesia menderita janganlah pergi, karena bangsa ini sedang menangis, ini tidak pantas. Kok anggota DPR tidak tersentuh oleh persitiwa ini," kata ahli Komunikasi Politik UGM, Sofyan Effendi saat dihubungi detikcom, Kamis (28/10/2010).

Menurutnya, studi banding tentu diperlukan bagi anggota DPR untuk membuka cakrawala dan horizon mereka, namun itu pun dilakukan dengan perencanaan yang matang.

"Kalau studi banding dilakukan dengan benar, dengan rencana yang baik perlu juga. Ada manfaatnya," terangnya.

Namun kerap kali, studi banding yang dilakukan, hanya sekedar jalan-jalan, untuk shopping. Apalagi sekarang dilakukan di tengah bencana, justru membuat DPR menjadi semakin buruk di mata publik.

"Citra DPR akan semakin jelek, seolah mereka tidak memperhatikan sama sekali nasib rakyat saat terjadi bencana di Mentawai dan Merapi, kok masih pergi. Itu tidak pantas," tuturnya.

Justifikasi kalau semua perjalanan sudah dijadwalkan dan agenda kunjungan yang penting pun tidak akan menolong. Logikanya semua bisa ditunda, dan negara yang menerima pun akan memahami.

"Pihak sana juga pasti paham, ini lebih karena menjelang tahun anggaran habis, ini sudah Desember dan nanti tidak bisa digunakan. DPR ini hanya mementingkan diri sendiri," tutupnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan anggota Komisi V ini akan berlangsung selama lima hari. Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.

Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-P, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.

Sikap diam-diam ini bertentangan dengan instruksi pimpinan Dewan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.

Source :
(ndr/fay)
http://m.detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar